Berapa Gaji Guru Sekolah Rakyat? Ini Bocorannya dari Kemensos!

JAKARTA – Persoalan kesejahteraan guru, khususnya yang mengajar di sekolah rakyat terus menjadi sorotan. Banyak pihak mempertanyakan besaran gaji para pendidik yang mengabdi di sekolah-sekolah dengan fasilitas terbatas tersebut.

Kementerian Sosial (Kemensos) baru-baru ini merilis data terkini mengenai rentang gaji guru sekolah rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Data ini diharapkan memberi gambaran utuh tentang kondisi kesejahteraan pendidik di lini terdepan pendidikan masyarakat prasejahtera.

Menurut data yang dihimpun dari Kemensos, rata-rata gaji guru sekolah rakyat berkisar antara Rp1,8 juta hingga Rp2,5 juta per bulan. Angka ini jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR) di sebagian besar wilayah Indonesia.

“Memang masih ada kesenjangan yang signifikan antara gaji guru sekolah rakyat dengan kebutuhan hidup layak. Ini menjadi perhatian serius kami,” ujar juru bicara Kemensos, Andi Prasetyo, saat dihubungi pada Rabu (23/4).

Prasetyo menambahkan, pemerintah telah menyiapkan program bantuan kesejahteraan melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) khusus bagi guru sekolah rakyat sebesar Rp500 ribu per bulan yang akan disalurkan mulai Juli 2025.

Sementara itu, Ketua Forum Guru Sekolah Rakyat Indonesia, Supriadi, mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan bahkan lebih memprihatinkan. “Di beberapa daerah terpencil, masih ada guru yang hanya menerima Rp800 ribu hingga Rp1,2 juta per bulan. Mereka bertahan karena panggilan jiwa,” katanya.

Dinas Pendidikan dari berbagai daerah merespons data tersebut dengan beragam. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Hendarti, mengatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji kemungkinan mengalokasikan anggaran tambahan untuk insentif guru sekolah rakyat.

“Kami sedang menyusun skema pemberian insentif tambahan sebesar Rp750 ribu per bulan bagi guru sekolah rakyat di wilayah kami. Namun, ini masih dalam tahap finalisasi anggaran,” jelas Hendarti.

Meski demikian, para pengamat pendidikan menilai bahwa solusi jangka panjang perlu segera dirumuskan. Dr. Wibowo dari Universitas Pendidikan Indonesia menyarankan pembentukan sistem remunerasi yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Bantuan sementara memang penting, tapi kita butuh reformasi sistem penggajian yang mengakui profesionalisme guru sekolah rakyat setara dengan guru negeri,” ucapnya.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berjanji akan berkoordinasi dengan Kemensos untuk mengatasi persoalan ini. Keduanya berencana menggelar rapat koordinasi pada awal Mei 2025 untuk membahas perbaikan kesejahteraan guru sekolah rakyat secara komprehensif.

Para guru sekolah rakyat sendiri berharap ada terobosan kebijakan yang benar-benar bisa mengangkat kesejahteraan mereka, bukan sekadar program jangka pendek yang sifatnya sementara.