Daftar Gaji UKMPPG untuk Lulusan 2025

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) telah menjadi gerbang utama bagi calon guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik profesional. Tahun 2025 menjadi momentum penting karena pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan guru melalui peningkatan gaji UKMPPG yang signifikan.

Berdasarkan pengumuman terbaru, guru yang telah lulus PPG dan memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan untuk guru honorer, sementara guru PNS dan PPPK mendapatkan tunjangan setara dengan satu kali gaji pokok mereka.

Transformasi sistem pendidikan Indonesia saat ini fokus pada penguatan kompetensi guru melalui PPG, yang juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan.

Dengan implementasi kebijakan baru di tahun 2025, struktur gaji UKMPPG mengalami penyesuaian yang lebih baik untuk memastikan guru mendapatkan kompensasi yang layak.

Data menunjukkan bahwa peningkatan ini berlaku untuk semua kategori guru, baik yang berstatus PNS, PPPK, maupun honorer yang telah bersertifikat PPG.

Apa Itu Guru UKMPPG

Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) merupakan evaluasi akhir yang harus dijalani oleh setiap peserta PPG sebelum mendapatkan sertifikat pendidik.

Program ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap guru memiliki standar kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Guru UKMPPG adalah mereka yang telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian program PPG dan lulus dalam uji kompetensi tersebut. Mereka dianggap memiliki kualifikasi profesional yang memadai untuk mengajar sesuai dengan bidang keahliannya.

Status ini memberikan legitimasi legal bagi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi dan berbagai fasilitas kesejahteraan lainnya.

Gaji guru (PPG honorer) yang telah lulus UKMPPG mendapatkan tambahan tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan mulai tahun 2025. Sementara itu, guru PNS dan PPPK mendapatkan tunjangan profesi yang setara dengan satu kali gaji pokok mereka.

Kebijakan ini merupakan implementasi dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia.

Proses UKMPPG melibatkan berbagai komponen evaluasi, termasuk tes tertulis, praktik mengajar, dan penilaian portofolio.

Guru yang berhasil lulus akan mendapatkan sertifikat pendidik yang menjadi syarat utama untuk memperoleh tunjangan profesi.

Gaji guru (PPG honorer) dengan sertifikat ini juga memiliki peluang lebih besar untuk diangkat menjadi guru tetap melalui program P3K atau seleksi PNS.

Gaji PPG Berapa Bulan Sekali?

Sistem pembayaran gaji PPG berapa bulan sekali mengikuti mekanisme yang sama dengan pembayaran gaji pegawai negeri pada umumnya, yaitu setiap bulan.

Namun, ada perbedaan dalam hal komponen gaji yang diterima berdasarkan status kepegawaian masing-masing guru.

Untuk guru PNS, gaji PPG berapa bulan sekali dibayarkan setiap bulan dengan komponen gaji pokok ditambah tunjangan profesi. Tunjangan profesi ini diberikan sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

Pembayaran dilakukan melalui sistem terintegrasi yang memastikan guru menerima haknya tepat waktu.

Guru PPPK atau P3K juga menerima gaji PPG berapa bulan sekali dengan sistem pembayaran bulanan. Gaji pokok mereka disesuaikan dengan golongan dan masa kerja, ditambah dengan tunjangan profesi bagi yang telah bersertifikat PPG. Sistem ini memberikan kepastian penghasilan yang stabil bagi guru PPPK.

Sedangkan untuk guru honorer yang telah lulus PPG, pembayaran tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan dimulai pada tahun 2025.

Meskipun gaji pokok guru honorer belum ada regulasi yang pasti, namun tunjangan profesi ini memberikan tambahan penghasilan yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Daftar Guru UKMPPG

Kategori guru yang mengikuti UKMPPG terdiri dari berbagai jenis berdasarkan status kepegawaian dan jenjang pendidikan yang mereka ampu. Setiap kategori memiliki karakteristik dan komponen gaji yang berbeda sesuai dengan regulasi yang berlaku.

1. Guru PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Guru PNS merupakan kategori guru yang memiliki status kepegawaian tetap dengan jaminan kesejahteraan yang paling lengkap.

Mereka mendapatkan gaji pokok berdasarkan golongan dan pangkat, ditambah dengan berbagai tunjangan termasuk tunjangan profesi bagi yang telah bersertifikat PPG.

Gaji Guru (PPG 2025) untuk kategori PNS berkisar antara Rp1.685.700 hingga Rp8.542.100 per bulan tergantung golongan dan pangkat. Tunjangan profesi yang diterima setara dengan satu kali gaji pokok, sehingga penghasilan total mereka menjadi dua kali lipat dari gaji pokok.

2. Guru PPPK/P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

Gaji guru (PPG P3K) mengacu pada sistem penggajian yang telah ditetapkan dalam Perpres terbaru. Untuk guru PPPK dengan kualifikasi S1 dan D4 golongan 9, gaji pokok yang diterima sebesar Rp3.203.600 per bulan. Jumlah ini belum termasuk tunjangan profesi dan tunjangan lainnya.

Guru PPPK yang telah lulus PPG berhak mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Selain itu, mereka juga mendapatkan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gaji guru (PPG P3K) total dengan semua tunjangan dapat mencapai dua kali lipat dari gaji pokok. Sistem ini memberikan jaminan kesejahteraan yang cukup baik bagi guru PPPK, meskipun tidak sekomprehensif guru PNS.

3. Guru Honorer Bersertifikat PPG

Guru honorer yang telah lulus PPG mendapatkan perlakuan khusus dalam hal tunjangan profesi. Mulai tahun 2025, mereka akan menerima tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan dari pemerintah pusat.

Gaji guru (PPG honorer) belum memiliki standar yang pasti untuk gaji pokok karena bergantung pada kebijakan masing-masing daerah atau sekolah. Namun, tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan memberikan kepastian tambahan penghasilan yang signifikan.

4. Guru Swasta Bersertifikat PPG

Gaji guru (PPG swasta) sangat bervariasi tergantung pada kebijakan sekolah masing-masing. Namun, guru swasta yang telah lulus PPG tetap berhak mendapatkan tunjangan profesi dari pemerintah dengan syarat memenuhi beban kerja minimal 24 jam per minggu.

Gaji guru (PPG swasta) di sekolah-sekolah unggulan biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah negeri, namun tidak semua sekolah swasta mampu memberikan gaji yang kompetitif. Tunjangan profesi dari pemerintah membantu menyeimbangkan kesenjangan ini.

Gaji guru (PPG swasta) juga dipengaruhi oleh lokasi sekolah, akreditasi, dan kemampuan finansial yayasan. Guru di sekolah swasta yang berkualitas di kota besar umumnya mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah di daerah.

Daftar Gaji Guru (PPG Kemenag)

Guru yang berada di bawah naungan Kementerian Agama memiliki struktur gaji yang sedikit berbeda dari guru yang berada di bawah Kemendikbudristek.

Gaji guru (PPG Kemenag) mengikuti sistem yang sama dengan guru pada umumnya, namun dengan beberapa penyesuaian terkait dengan tunjangan khusus.

1. Guru Madrasah PNS

Gaji guru (PPG Kemenag) untuk guru madrasah yang berstatus PNS mengikuti struktur gaji PNS pada umumnya. Mereka mendapatkan gaji pokok sesuai golongan dan pangkat, ditambah dengan tunjangan profesi bagi yang telah bersertifikat PPG.

Tunjangan khusus yang diterima guru madrasah PNS termasuk tunjangan keagamaan dan tunjangan daerah terpencil bagi yang bertugas di daerah khusus. Gaji guru (PPG Kemenag) total dapat mencapai 150-200% dari gaji pokok tergantung pada lokasi tugas dan jenis tunjangan yang diterima.

2. Guru Madrasah PPPK

Guru madrasah yang berstatus PPPK mendapatkan gaji guru (PPG Kemenag) sesuai dengan ketentuan gaji PPPK yang berlaku. Gaji pokok mereka disesuaikan dengan golongan dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki.

Gaji guru (PPG Kemenag) untuk guru madrasah PPPK golongan 9 dengan kualifikasi S1 adalah Rp3.203.600 per bulan. Ditambah dengan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi yang telah bersertifikat PPG.

3. Guru Madrasah Honorer

Guru madrasah honorer yang telah lulus PPG juga mendapatkan tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan mulai tahun 2025. Gaji guru (PPG Kemenag) untuk kategori honorer sangat bervariasi tergantung pada kebijakan daerah masing-masing.

Jabatan	Gaji Pokok (Rp)	Tunjangan Profesi (Rp)
Guru Madrasah PNS Gol. III/a	2.579.400	2.579.400
Guru Madrasah PNS Gol. III/b	2.688.500	2.688.500
Guru Madrasah PNS Gol. III/c	2.802.300	2.802.300
Guru Madrasah PNS Gol. III/d	2.920.800	2.920.800
Guru Madrasah PNS Gol. IV/a	3.044.300	3.044.300
Guru Madrasah PNS Gol. IV/b	3.173.100	3.173.100
Guru Madrasah PNS Gol. IV/c	3.307.300	3.307.300
Guru Madrasah PNS Gol. IV/d	3.447.200	3.447.200
Guru Madrasah PNS Gol. IV/e	3.593.100	3.593.100
Guru Madrasah PPPK Gol. 9	3.203.600	3.203.600
Guru Madrasah PPPK Gol. 10	3.501.000	3.501.000
Guru Madrasah PPPK Gol. 11	3.826.200	3.826.200
Guru Madrasah PPPK Gol. 12	4.182.600	4.182.600
Guru Madrasah PPPK Gol. 13	4.573.800	4.573.800
Guru Madrasah PPPK Gol. 14	5.003.400	5.003.400
Guru Madrasah PPPK Gol. 15	5.476.200	5.476.200
Guru Madrasah PPPK Gol. 16	5.997.600	5.997.600
Guru Madrasah PPPK Gol. 17	6.573.400	6.573.400
Kepala Madrasah PNS Gol. IV/a	3.044.300	3.044.300
Kepala Madrasah PNS Gol. IV/b	3.173.100	3.173.100
Kepala Madrasah PNS Gol. IV/c	3.307.300	3.307.300
Kepala Madrasah PNS Gol. IV/d	3.447.200	3.447.200
Wakil Kepala Madrasah PNS Gol. III/d	2.920.800	2.920.800
Wakil Kepala Madrasah PNS Gol. IV/a	3.044.300	3.044.300
Guru Madrasah Honorer Bersertifikat	0	2.000.000

Tunjangan PPG Prajabatan

Tunjangan PPG Prajabatan merupakan komponen penting dalam struktur kesejahteraan guru yang mengikuti program PPG sebelum diangkat menjadi guru tetap. Program ini dirancang khusus untuk calon guru yang belum memiliki pengalaman mengajar namun ingin memperoleh sertifikat pendidik.

1. Komponen Tunjangan PPG Prajabatan

Tunjangan PPG Prajabatan terdiri dari beberapa komponen yang diberikan kepada peserta selama mengikuti program. Komponen utama meliputi bantuan biaya hidup, bantuan transportasi, dan bantuan akomodasi bagi peserta yang mengikuti program di luar daerah asal.

Besaran tunjangan PPG Prajabatan untuk bantuan biaya hidup berkisar antara Rp1.500.000 hingga Rp2.500.000 per bulan tergantung pada lokasi penyelenggaraan program. Bantuan ini diberikan untuk membantu peserta memenuhi kebutuhan sehari-hari selama mengikuti program.

2. Syarat Mendapatkan Tunjangan PPG Prajabatan

Untuk mendapatkan tunjangan PPG Prajabatan, peserta harus memenuhi beberapa persyaratan administratif dan akademik. Persyaratan utama meliputi kehadiran minimal 80% dalam setiap kegiatan program, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, dan lulus dalam setiap tahap evaluasi.

Peserta yang tidak memenuhi persyaratan dapat kehilangan hak untuk mendapatkan tunjangan atau bahkan dikeluarkan dari program. Oleh karena itu, komitmen dan kedisiplinan peserta sangat penting untuk memastikan kelancaran program dan memperoleh sertifikat pendidik.

3. Berapa Gaji PPG Prajabatan

Berapa gaji PPG Prajabatan sebenarnya bukan dalam bentuk gaji tetap, melainkan bantuan finansial selama mengikuti program. Besaran bantuan ini disesuaikan dengan standar biaya hidup di masing-masing daerah penyelenggaraan program.

Berapa gaji PPG Prajabatan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berkisar antara Rp2.000.000 hingga Rp2.500.000 per bulan. Sementara untuk daerah lain, besaran bantuan disesuaikan dengan indeks harga konsumen daerah tersebut.

Berapa gaji PPG Prajabatan ini diberikan secara berkala selama program berlangsung, biasanya setiap bulan atau setiap semester tergantung kebijakan penyelenggara. Bantuan ini bertujuan untuk memastikan peserta dapat fokus pada program tanpa terbebani masalah finansial.

FAQ

Apakah guru honorer yang lulus PPG otomatis mendapatkan tunjangan profesi?

Ya, guru honorer yang telah lulus PPG dan memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan mulai tahun 2025. Namun, mereka harus memenuhi persyaratan beban kerja minimal 24 jam per minggu dan mengajar sesuai dengan bidang sertifikat yang dimiliki.

Bagaimana sistem pembayaran gaji guru PPG?

Sistem pembayaran gaji guru PPG dilakukan setiap bulan melalui rekening bank yang telah didaftarkan. Untuk guru PNS dan PPPK, pembayaran dilakukan melalui sistem gaji terintegrasi, sedangkan untuk guru honorer, tunjangan profesi dibayarkan melalui mekanisme khusus yang diatur oleh pemerintah daerah.

Apakah ada perbedaan gaji antara guru PPG di sekolah negeri dan swasta?

Untuk tunjangan profesi, tidak ada perbedaan antara guru PPG di sekolah negeri dan swasta. Semua guru yang telah bersertifikat PPG mendapatkan tunjangan profesi yang sama. Namun, gaji pokok bisa berbeda tergantung pada kebijakan masing-masing sekolah swasta.

Kapan guru PPG akan mendapatkan kenaikan gaji?

Kenaikan gaji guru PPG mengikuti mekanisme kenaikan gaji pegawai negeri pada umumnya. Untuk guru PNS dan PPPK, kenaikan gaji terjadi setiap dua tahun berdasarkan kenaikan pangkat dan golongan. Sementara untuk guru honorer, kenaikan tunjangan profesi tergantung pada kebijakan pemerintah.

Bagaimana cara mengecek status pembayaran gaji guru PPG?

Guru PPG dapat mengecek status pembayaran gaji melalui aplikasi SIMPKB (Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) atau melalui portal yang disediakan oleh masing-masing daerah. Informasi ini biasanya terintegrasi dengan sistem penggajian yang ada.

Kesimpulan

Struktur gaji UKMPPG untuk lulusan tahun 2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia.

Dengan adanya tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan untuk guru honorer dan tunjangan setara satu kali gaji pokok untuk guru PNS dan PPPK, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kualitas pengajaran.

Gaji guru (PPG 2025) telah mengalami penyesuaian yang signifikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek kesejahteraan guru. Sistem pembayaran yang terstruktur dan transparan memberikan kepastian bagi guru dalam merencanakan masa depan mereka.

Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan semua guru mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ke depan, penting bagi guru untuk terus meningkatkan kompetensi melalui program pengembangan profesional berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan yang diberikan dapat sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan.